Mencegah Kebocoran Fiskal, Transformasi Pengawasan Bulog Demi Menyelamatkan Triliunan Rupiah Uang Negara
Transformasi Pengawasan Bulog
Ketika kita berbicara tentang beras bersubsidi, kita sedang berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kilogram beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditebus murah oleh masyarakat, ada selisih sekitar Rp 1.500 yang disubsidi oleh uang pajak rakyat.
Namun, apa jadinya jika subsidi triliunan rupiah itu tidak pernah sampai ke meja makan kelompok rentan, melainkan mengalir ke rekening para mafia pangan?
Investigasi mendalam yang diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Peduli Pangan Daerah (AP3DA) NTB membuka kotak pandora kerugian finansial negara akibat kejahatan pangan. Analisis kementerian menaksir bahwa praktik pengoplosan beras SPHP berskala nasional menyebabkan kebocoran fiskal yang mencapai Rp 2 triliun setiap tahun. Jika dibiarkan selama lima tahun terakhir, angka ini membengkak menjadi Rp 10 triliun. Angka yang cukup untuk membangun ribuan sekolah atau puskesmas.
Di NTB sendiri, Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah mengamankan Rp 8,2 miliar uang negara dari berbagai kasus korupsi sepanjang tahun 2025. Terhadap kasus pengoplosan 110 ton di Lombok Timur dan 15 ton oleh oknum ASN di Lombok Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB turun tangan melakukan audit forensik. Tujuannya satu, mendelineasi harga keekonomian riil dan nilai subsidi yang menguap agar pelaku dihukum dengan jerat pidana korupsi yang setimpal.
Perum BULOG yang mengemban tugas sebagai operator logistik negara menjadi pihak yang paling dirugikan secara institusional. Skandal-skandal ini tak pelak menyumbang pada beban kerugian korporasi. Namun, memasuki usia 59 tahun, Bulog tidak mengibarkan bendera putih.
Justru sebaliknya, rentetan kasus ini memicu transformasi pengawasan di tubuh Bulog. Perubahan paradigma dari pengawasan preventif-administratif semata, kini diiringi dengan tindakan represif (law enforcement) tanpa pandang bulu berkolaborasi dengan kepolisian. Bulog menyadari bahwa menjaga uang negara dari praktik rent-seeking (pemburu rente) agen-agen curang adalah wujud nyata dari bela negara.
Program SPHP adalah instrumen krusial pelindung daya beli masyarakat. Mengawal ketahanan pangan tidak hanya berarti menyediakan beras di gudang, tetapi juga memastikan setiap butirnya tiba di tangan yang berhak tanpa direkayasa.
Tema “59 Tahun BULOG, Mengawal Pangan Menjaga Masa Depan” adalah komitmen institusi untuk menutup rapat kran kebocoran fiskal tersebut. Dengan digitalisasi pelacakan, audit ketat mitra distribusi, dan pemidanaan maksimal bagi para pengoplos, Bulog bersama penegak hukum sedang memastikan bahwa APBN kita benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya para penjahat.